Kalurahan Plembutan

Plembutan, 11 Agustus 2026 — Pemerintah Kalurahan Plembutan mengikuti Sosialisasi Basis Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Pengelolaan Informasi Bencana Tingkat Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul” yang dilaksanakan di BPBD Kabupaten Gunungkidul, Selasa (11/8/2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY.

Dari Kalurahan Plembutan, kegiatan diikuti oleh Carik selaku PPID Kalurahan, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Ketua TP PKK, Ketua Karang Taruna, serta Ulu-Ulu Kalurahan Plembutan.

Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan informasi kebencanaan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Informasi kebencanaan perlu dikelola secara tepat agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, cepat, mudah dipahami, dan mudah diakses.

Dalam materi sosialisasi, pengelolaan informasi kebencanaan tidak hanya dipandang pada saat bencana terjadi, tetapi mencakup tiga kondisi, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Informasi pada tahap pra-bencana berkaitan dengan risiko, kesiapsiagaan dan peringatan dini. Saat bencana, informasi perlu disampaikan secara cepat dan akurat, sedangkan pasca-bencana mencakup informasi mengenai penanganan, bantuan, pemulihan, serta evaluasi.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah peran PPID dalam tata kelola informasi kebencanaan. PPID tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan permohonan informasi, tetapi juga perlu memastikan informasi publik yang berkaitan dengan kebencanaan dapat dikelola dan disampaikan melalui berbagai kanal informasi.

Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memperluas sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat melalui berbagai media. (Gunungkidul Kabupaten)

Bagi Kalurahan Plembutan, kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran bersama bagi unsur pemerintahan dan masyarakat untuk memperkuat tata kelola informasi kebencanaan di tingkat kalurahan.

Dengan keterlibatan PPID, FPRB, PKK, Karang Taruna, dan unsur pemerintahan kalurahan, diharapkan pengelolaan informasi kebencanaan di Plembutan ke depan dapat semakin terkoordinasi dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Karena dalam kebencanaan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pelayanan publik. Informasi merupakan bagian penting dari keselamatan masyarakat.