Kalurahan Plembutan

SIDA Yogyakarta – Kalurahan Plembutan menjadi salah satu peserta yang diundang oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kegiatan Lokakarya Integrasi Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dengan Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) yang diselenggarakan pada 4–5 Agustus 2026 di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyempurnaan Panduan Fasilitator DESTANA yang telah diintegrasikan dengan pendekatan AMPD.

Kalurahan Plembutan diwakili oleh Carik Kalurahan, Ibnu Hajar, yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pemaparan materi hingga Focus Group Discussion (FGD) bersama para peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan mitra kebencanaan dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pada sesi diskusi kelompok, peserta tidak hanya mempelajari substansi panduan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menguji alur, metode, dan implementasi modul berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Kalurahan Plembutan turut menyampaikan pengalaman dalam penerapan AMPD sekaligus memberikan sejumlah masukan terhadap modul Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Komunitas (RAK).

Salah satu masukan yang disampaikan adalah perlunya mekanisme yang memperkuat keterkaitan antara RPB dengan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan. Mengingat RPB disusun untuk periode lima tahun dan menjadi dasar penyusunan RAK tahunan, diusulkan adanya Berita Acara Komitmen sebagai bentuk kesepakatan bahwa hasil penyusunan RPB akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan maupun perubahan RPJM Kalurahan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan desa.

Selain itu, Kalurahan Plembutan juga memberikan masukan terkait penempatan pembahasan monitoring dan evaluasi pada modul RAK. Menurut pengalaman implementasi di tingkat desa, monitoring dan evaluasi lebih tepat diarahkan pada pelaksanaan RAK periode sebelumnya sehingga hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyusunan rencana aksi tahun berikutnya. Dengan demikian, alur perencanaan menjadi lebih logis dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Masukan lainnya berkaitan dengan penggunaan singkatan RAK yang berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat pemerintah desa karena telah lama dikenal sebagai singkatan Rencana Anggaran Kas dalam tata kelola keuangan. Oleh karena itu, disarankan agar penyusun panduan mempertimbangkan penggunaan istilah atau singkatan yang lebih mudah dibedakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Keterlibatan Kalurahan Plembutan dalam lokakarya ini menunjukkan bahwa pengalaman implementasi AMPD di tingkat kalurahan menjadi salah satu referensi penting dalam penyempurnaan panduan nasional. Diharapkan, panduan yang dihasilkan nantinya semakin aplikatif, mudah diterapkan oleh fasilitator, serta mampu memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui integrasi DESTANA dan AMPD secara berkelanjutan.